"Kita perlu pendekatan dan sosialisasi pentingnya administrasi kependudukan bagi warga masyarakat. Pada hari petama kita buka di Desa Besani, ternyata mendapatkan respon yang sangat baik dan ada 89 warga yang mendaftar untuk bikin KTP," kata Camat Leksono, Dra Harti.

Hingga saat ini masih banyak anak di daerah ini yang identitasnya belum tercatat dalam akta kelahiran, sehingga dapat berakibat pada hukum karena tidak tercatat nama, silsilah dan kewarganegaraannya. Bagi anak usia 0-5 tahun yang belum miliki akta kelahiran diharapkan melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan atau dari kades/lurah.

Dasar hukum itu, menurut Gamawan,bisa berupa keputusan presiden (keppres). Mendagri mengaku, saat ini pihaknya sudah mengajukan blue print dan tahapan-tahapan yang akan dilakukan untuk merealisasikan program dengan anggaran Rp. 6,6 triliun itu ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sejak tahun 2002 Disdukcapil memberlakukan Sistem Kependudukan (Simduk) dalam pembuatan KTP maupun Kartu Keluarga (KK). Namun, sejak Desember 2009, pemerintah pusat dengan berdasar pada Undang-Undang N0 23 Tahun 2006 telah mengganti Simduk dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Jumlah tersebut didasarkan pada permohonan pembuatan akta lahir yang masuk ke Disdukcapil Kota Batam. Sementara jumlah anak yang baru lahir dan tidak melaporkan atau megajukan permohonan akta lahir masih cukup tinggi.